4 Alasan Kenapa Blokir HP BM Sulit Dilakukan Akal-akalan Pemerintah?
Kabar mengenai regulasi terkini pemerintah soal pemblokiran HP black market kini semakin menarik buat dibahas.
Hal itu dikarenakan regulasi terbaru pemerintah ini memiliki peraturan yang dianggap nggak wajar oleh sebagian orang, geng.
Seperti contohnya nasib para turis yg sedang berlibur ke Indonesia apakah nantinya permanen bisa menggunakan HP mereka atau nir.
Lalu, jika sampai nir dapat dipakai, bukankah hal itu justru akan merugikan Indonesia sendiri lantaran para turis mampu saja nir lagi tertarik mengunjungi Indonesia.
DAFTAR ISI
- Alasan Pemblokiran HP BM Sulit Dilakukan
- Tanggal Berlaku Peraturan Masih Belum Jelas
- HP Luar Negeri Terancam Diblokir
- Masa Pemutihan yg Belum Jelas
- Aturan Pemblokiran HP BM Dinilai Kurang Efektif
- Indonesia Meniru Sistem pada Pakistan?
Alasan Pemblokiran HP BM Sulit Dilakukan
Telah melibatkan 3 kementerian sekaligus, pemblokiran HP BM tampaknya masih terasa sulit buat dilakukan & bahkan dianggap nggak lumrah oleh sebagian orang.
Sebenarnya apa, sih, yang menjadi alasan regulasi terbaru pemerintah soal pemblokiran HP BM ini terasa nggak lumrah dan sulit dilakukan? Berikut adalah beberapa alasannya.
1. Tanggal Berlaku Peraturan Masih Belum Jelas
Seperti yg kita memahami bahwa regulasi pemblokiran HP BM ini baru akan ditandatangani pada tanggal 17 Agustus mendatang.
Meskipun lepas pendatanganan tersebut sudah niscaya, akan tetapi tentang kapan akan diberlakukannya peraturan ini sendiri masih belum niscaya, geng.
Hal ini diungkapkan sendiri sang Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi & Informatika, Ferdinandus Setu, pada salah satu video pada channel youtuber teknologi, Wisnu Kumoro.
Dalam video yg diupload pada 13 Juli kemudian, Ferdinandus mengatakan bila pihak Kominfo sendiri belum menentukan kapan lepas akan diberlakukannya peraturan tersebut.
Lebih lanjut, Ferdinandus jua mengatakan bila mampu saja peraturan ini baru mulai diberlakukan tiga bulan atau bahkan enam bulan sehabis ditandatanganinya peraturan tadi.
Jadi, dalam periode tersebut tidak akan terdapat masa pemblokiran yg diberlakukan pada HP-HP BM, geng.
2. HP Luar Negeri Terancam Diblokir
Dengan adanya peraturan baru tentang pemblokiran HP BM ini tentunya sangat meresahkan bagi engkau pemilik HP yg dibeli berdasarkan luar negeri.
Bagaimana nir, akibat regulasi pemerintah ini nantinya nasib HP-HP yg dibeli berdasarkan luar negeri terancam akan diblokir, geng.
Terlebih dengan banyaknya jumlah turis di Indonesia, tentunya anggaran ini juga akan memberikan impak yang nggak sedikit.
Misalnya saja nasib HP para turis yg sedang berlibur pada Indonesia yang tentunya akan ikut terancam dengan adanya anggaran baru ini.
Meskipun, bagi engkau yg membeli HP dari luar negeri & memenuhi peraturan pemerintah misalnya pajak, bea cukai, dan sebagainya, maka HP tadi tidak mengkategorikan sebagai HP ilegal.
Kalau Jaka searching-searching di internet sih, kemungkinan para turis wajib mendaftarkan IMEI HP-nya sebelum tiba ke Indonesia dan sanggup menggunakan HP-nya selama 30 hari saja.
Masuk nalar nggak, geng dari engkau bila begini?
tiga. Masa Pemutihan yang Belum Jelas
Senada dengan belum jelasnya tanggal pemberlakuan regulasi baru pemerintah yang sudah Jaka jelaskan pada poin pertama, masa pemutihan dari HP yg mempunyai IMEI ilegal jua masih belum jelas, geng.
Sebelumnya banyak warta beredar bila masa pemutihan akan dilakukan pada durasi waktu selama dua tahun, tapi kenyataannya tanggal pemberlakuan aturannya saja masih belum ditetapkan.
Inilah pula keliru satu alasan kenapa aturan baru pemerintah tentang pemblokiran HP BM dievaluasi terlalu tergesa-gesa oleh sebagian orang, geng.
4. Aturan Pemblokiran HP BM Dinilai Kurang Efektif
Meskipun alasan dari dibuatnya aturan pemblokiran HP BM ini tentunya buat melindungi konsumen, akan tetapi nggak sedikit juga yg menganggap jika anggaran ini kurang efektif, geng.
Mereka menilai kalau anggaran baru pemerintah ini justru malah semakin merepotkan para pengguna HP, terutama mereka yang memiliki HP yang dibeli berdasarkan luar negeri.
Terlebih, aturan-anggaran seperti ini umumnya tetap saja disiasati oleh orang-orang nakal yang nggak ingin HP-nya diblokir.
Contohnya saja, aturan tentang registrasi kartu SIM menggunakan KK yg pada waktu dijalankan aturannya terdapat saja orang yg menggunakan cara nakal supaya tidak terblokir.
Indonesia Meniru Sistem pada Pakistan?
Beberapa pengguna internet pada situs Reddit membicarakan jikalau anggaran terbaru yg dibuat oleh pemerintah tentang pemblokiran HP BM ini dievaluasi meniru sistem yang diterapkan di Pakistan.
Ternyata, hal ini pula dikonfirmasi sang Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Hadiyana, yang mengungkapkan jikalau Indonesia berkiblat ke Pakistan lantaran negara ini dievaluasi terbuka pada proses pendaftaran HPnya.
Lebih lanjut, Pakistan dipilih sebagai kiblat dari anggaran ini karena indera DIRBS yang digunakan pada Indonesia sama dengan yang digunakan oleh Pakistan, geng.
Jika, nantinya semua sistem yang diberlakukan di Indonesia sangat seperti menggunakan Pakistan, maka kemungkinan akbar Indonesia jua menerapkan aturan register menggunakan paspor bagi para turis yang berkunjung ke tanah air.
Aturan pemblokiran HP BM di Pakistan sendiri telah berlaku sejak tanggal 30 April lalu & telah memblokir sekitar 3 juta HP ilegal di negaranya lho, geng.
Akhir Kata
Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa aturan pemblokiran HP BM masih sulit untuk dilakukan di Indonesia & bahkan dipercaya nggak masuk akal oleh sebagian orang, geng.
Kamu setuju nggak, sih, menggunakan aturan baru pemerintah mengenai pemblokiran HP BM ini? Tulis jawabannya di kolom komentar, ya!
Comments
Post a Comment